Hak Perlindungan Anak di Indonesia

Kasus kekerasan seksual kepada anak yang marak berlangsung di Indonesia teramat tidak searah dengan niat negeri Hak Perlindungan Anak di Indonesia. Padahal Indonesia yakni salah satu negeri yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child kepada 5 September 1990 berdasarkan Ketentuan Presiden No. 36 Thn 1990 berkenaan Pengesahan Konvensi menyangkut Hak-hak Anak.

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas pacta sunt servanda (itikad baik) Hak Perlindungan Anak di Indonesia berkewajiban untuk lakukan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak dengan cara umum, termasuk juga memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak supaya terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Walau begitu, nyata-nyatanya ada banyak kasus kekerasan, penganiayaan, hingga kriminil seksual yang berlangsung dan melibatkan anak-anak yang merupakan korbannya.

Satu dari tidak sedikit kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengundang perhatian penduduk yaitu Robot Besark thn 1994-1996. Seseorang gelandangan bernama Siswanto atau Robot Besark terbukti laksanakan sodomi kepada 12 anak pria dan membunuh mereka.

Undang Undang Perlindungan Anak

Kasus itu menyentak publik dan menyadarkan betapa peran negeri minim dalam melindungi anak-anak. Yang Merupakan upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah selanjutnya mengaplikasikan Undang-Undang Nomer 23 Th 2002 berkaitan Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada Pasal 81  dalam ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 th dan minimal tiga th, juga denda maksimal Rp300 juta bagi tersangka kekerasan seksual pada anak.

Tapi UU dan ancaman sanksi tidak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan atas anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia th 2014 justru menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak sepanjang th 2011 sampai 2013.

Dari lebih kurang 500 kasus kepada 2010, meningkat jadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak kepada thn 2013.

Dari 1.500 kasus tersebut, 525 di antaranya yaitu kasus kekerasan seksual pada anak. Terhadap 2010 contohnya, di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan tujuh anak juga sebagai korban.

Baekuni ‘Babeh’ terbukti sudah menyodomi tujuh orang anak. Ia mengaku laksanakan kekerasan seksual terhadap anak sejak 2007. Baekuni serta memutliasi para korbannya buat menghilangkan jejak kriminil beliau.

Kasus-kasus lain yang menyita perhatian publik adalah pemerkosaan oleh 13 atlet Banten pada bocah SD, dan belakangan kasus aksi asusila di Jakarta International School terhadap April 2014.

Kasus-kasus itu dan jajaran perkara kekerasan seksual kepada anak yang lain menciptakan pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 35 Thn 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Thn 2002 berkaitan Perlindungan Anak.

UU Nomer 2 Thn 2002 memuat sekian banyak perubahan atas aturan diawal mulanya, salah satunya penegasan dan tambahan sanksi bagi tersangka kriminil seksual pada anak.

Pasal 81 UU tersebut menyatakan, para tersangka bisa dikenai pidana penjara paling singkat lima thn dan denda maksimal Rp5 miliar.

UU ini pun mempertegas hukuman bagi para tersangka kriminil seksual yang yaitu orang lanjut umur, wali, pengasuh anak, pendidik, maupun tenaga pendidik. Bagi mereka, dikenai pidana bersama penambahan satu pertiga dari hukuman semula.

UU No. 2 Thn 2002 serta mengakomodasi penegasan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Walau ada penguatan dari sudut hukum, tidak ada efek signifikan yang ditimbulkan. Kekerasan seksual atas anak masihlah marak.

Masalah Perlindungan Anak

Belum lama ini berlangsung pemerkosaan pada satu orang siswi SMP oleh 14 pemuda di Bengkulu. Siswi itu tewas mengenaskan. Dirinya dicegat 14 pemuda mabuk , diperkosa, dan dibunuh terhadap 2 April.

Tragisnya kasus itu mendorong tindakan solidaritas muncul spontan di beraneka ragam kota. Pemerintah pula didorong untuk menghukum seberat-beratnya para pemerkosa siswi itu.

Ini jadi titik tolak bagi pemerintah buat mengkaji ulang UU Perlindungan Anak. Pemerintah setelah itu mengusulkan perubahan UU dengan mengaplikasikan banyaknya hukuman penambahan bagi tersangka kriminil seksual pada anak.

Tempo Hari, Presiden Joko Widodo serta menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Thn 2016 berkaitan Perubahan Ke-2 Undang-Undang No. 23 Thn 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Perppu itu memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, sejak mulai pidana penjara paling singkat 10 th dan paling lama 20 th, penjara seumur hidup, hukuman mati, sampai tambahan hukuman seperti dikenakan kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan media deteksi elektronik atau cip kepada tersangka kekerasan seksual kepada anak.

Tiap-tiap anak Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi dari bahaya, pelecehan, dan eksploitasi.

UNICEF berserta dengan Pemerintah Indonesia buat meringankan mengidentifikasi risiko yang mengintimidasi anak-anak – seperti tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminasi – dan kelemahan-kelemahan kepada sektor seperti peradilan anak dan kesejahteraan penduduk. 

Pertolongan teknis diberikan buat kementrian-kementrian penting dan lembaga-lembaga yang menangani isu-isu perlindungan anak untuk memperkuat kapasitas dan kebijakan – contohnya bersama beri dukungan Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, parlemen, pun lembaga-lembaga penegak hukum untuk memperkuat perencanaan dan implementasi dari undang-undang peradilan anak, dan lewat dukungan terhadap lembaga-lembaga sosial untuk memperbaiki keterampilan dan pemahaman seluruhnya pekerja sosial di seluruhnya pelosok tanah air buat pemberian pertolongan yang lebih baik bagi keluarga rentan.

UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menunjang mengidentifikasi risikoyang meneror

UNICEF pun bermitra bersama Instansi akademik populer dari dalam dan luar negara buat menopang meningkatkan penelitian dan data akurat tentang isu-isu perlindungan anak, dan sediakan bimbingan bagi pemerintah mengenai dengan cara apa mengoptimalkan resiko pemakaian sumber daya finansial dalam membuat struktur dan layanan perlindungan anak yang efektif dan menjangkau keluarga yang paling rentan - dimana tingkat ancaman kepada keamanan dan kesejahteraan anak tidak jarang jadi yang paling tinggi.

Peningkatan kesadaran warga juga pemahaman berkaitan isu-isu berkelanjutan seperti kekerasan dalam sekolah dilaksanakan lewat dukungan kepada prakarsa perubahan tabiat, dengan mengumpulkan beragam pihak warga buat membawa perbuatan melawan pelecehan-pelecehan tersebut.

Anak-anak tidak jarang menghadapi risiko besar dalam kondisi darurat – dan menonton kerentanan Indonesia kepada bencana alam yang tinggi, UNICEF turut bekerja sama dengan dinas atau dinas tanggap dan siaga bencana / kedaruratan untuk tentukan bahwa isu-isu perlindungan lumayan mendapat perhatian di dalam kebijakan dan gagasan mereka.

Indonesia pada prinsipnya ialah negeri yang menegakkan HAM bagi tiap-tiap warganya. Hak Asasi Manusia sendiri adalah hak dasar yang diboyong sejak lahir yang berlaku universal terhadap seluruhnya manusia. Yang dimaksud bersama HAM serasi bersama UU Republik Indonesia No 39 Th 1999 pasal 1 adalah “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia juga sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan ialah Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negeri, hukum, Pemerintah, dan tiap-tiap orang demi kehormatan pun perlindungan harkat dan wibawa manusia” sudah begitu banyak pasal-pasal yang mengatur berkenaan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 pun jaminannya, meskipun demikian tetap saja tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM yang berjalan di Indonesia. Aku membawa sample salah satunya adalah pelanggaran hak asasi perlindungan anak.

Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang Hak Perlindungan Anak di Indonesia, silakan saksikan video ini!

Padahal hak asasi perlindungan anak terang telah diatur dalam : -Undang Undang No. 4 thn 1979 menyangkut kesejahteraan anak -Undang Undang No. 23 thn 2002 berkaitan perlindungan anak -Undang Undang No. 3 thn 1997 menyangkut pengadilan anak -Keputusan Presiden No. 36 th 1990 berkenaan ratifikasi konversi hak anak Sample pelanggaran HAM kepada anak-anak akan berjalan ketika hak anak di abaikan. Anak yaitu musim depan bangsa, menjadi tak ada pengecualian, hak asasi manusia buat anak butuh di tonton. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak seperti pembuangan bayi, penelantaran anak, gizi tidak baik sampai penularan HIV/Aids. Komnas PA menerima pengaduan kasus penelantaran lebih kurang 5,4 juta anak, dan pembuangan bayi sejumlah 886 bayi. Ruang pembuangan bayi serta bermacam, sejak mulai dari halaman hunian masyarakat, sungai, hunian ibadah, terminal, stasiun kereta api, sampai selokan dan area sampah.

Sample yang lain yakni gizi tidak baik (marasmus kwasiokor) yang berdasarkan dari UNICEF, tubuh PBB untuk perlindungan anak, sejumlah mencapai 10 juta jiwa di Indonesia. Kasus yang lain contohnya pernikahan dini, minimnya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan anak dan mempekerjakan anak dibawah usia.

Pernikahan dini tidak sedikit berjalan di pedesaan, 46,5% wanita menikah sebelum mencapai 18 th dan 21,5% menikah sebelum mencapai 16 th. Kasus paling nyata dan paling segar merupakan pernikahan yang telah dilakukan oleh Kyai Pujiono Cahyo Widianto atau lebih dikenal dengan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa (12 th). Di dalam pernikahan itu harusnya melanggar Undang Undang perkawinan dan Undang Undang perlindungan anak.

Menurut aku, tapi sayang bila anak diperlakukan seperti itu. Anak memiliki peran yang pass mutlak dalam proses pembangunan. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi bujang penerus cita – cita perjuangan yang dasar – dasarnya sudah di letakkan oleh generasi diawal mulanya.

Faktor ini bertujuan biar tiap-tiap anak nanti sanggup mempunyai tanggung jawab penuh, baik dengan cara individual ataupun universal.Oleh oleh karenanya anak membutuhkan perlindungan dan hukum terhdap bermacam hak – hak anak. Dengan lahirnya UU Perlindungan Anak, di inginkan anak-anak Indonesia sanggup menikmati hak mereka juga sebagai satu orang anak.

Atau bahkan mereka dapat tumbuh jadi generasi yang berkwalitas dan diinginkan sanggup jadi tulang punggung bangsa yang bakal menjalankan pembangunan. Solusi dari pelanggaran HAM dalam wujud ini pula sanggup lewat Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Pekerjaan KNPA merupakan :

-melakukan sosialisasi seluruhnya ketetapan peraturan perundang-undangan yang tentang bersama perlindungan anak

- menghimpun data dan kabar, menerima pengaduan penduduk, laksanakan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pada penyelenggaraan perlindungan anak.

-memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan pada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Contohnya buat pekerjaan memberikan masukan terhadap Presiden/pemerintah KPAI meminta pemerintah serta-merta menciptakan undang–undang larangan merokok bagi anak atau setidak-tidaknya memasukan pasal untuk larangan merokok untuk  anak dalam UU.

Solusi yang lain ialah, jikalau dalam laksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, butuh peran warga yang baik, baik lewat Instansi perlindungan anak, Instansi keagamaan, Instansi swadaya penduduk, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia bisnis, sarana massa, atau dinas pendidikan.

Tabungan periode depan sebuah bangsa bukanlah duit, melainkan generasi jejaka yang sehat. Begitulah kiranya petikan suatu kata mutiara. Generasi bujang yang sehat berasal anak-anak yang sehat pun, baik itu dari sudut fisik ataupun mentalnya. Dari kalimat tersebut, sanggup ditarik ringkasan bahwa tidak cuma sebagai wujud amanah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak pula merupakan generasi penerus bangsa di musim yang dapat datang. Anak-anak adalah tunas dan generasi penerus perjuangan bangsa yang mempunyai peran yang strategis juga ciri dan sifat yang nantinya dapat menjamin kelangsungan satu buah bangsa di periode yang mendatang.

Kasus Perlindungan Anak

Kini ini tidak sedikit sekali kita dapatkan baik itu di alat elektronik atau media-media yang lain yang mengabarkan bahwa sangat banyak kasus yang menimpa generasi penerus bangsa tersebut. Tidak Sedikit diantara mereka yang jadi korban dari pengaruh negatif zaman globalisasi. Buat itu, amat butuh dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi pengaruh jelek globalisasi kepada anak-anak generasi penerus bangsa, adalah dengan trick memenuhi salah satu hak asasi mereka untuk memperoleh perlindungan, baik fisik ataupun mentalnya, maka mereka akan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan cara optimal. Di negeri Indonesia, perlindungan anak di atur dengan cara kusus dalam Undang-Undang Nomer 23 th 2002. Dulu, sudahkah kita mendalami apa itu hak perlindungan anak?

Berikut yaitu penjelasan menyangkut hak perlindungan anak beserta kewajiban anak dan pertanggung jawaban tentang perlindungan anak.

1. Peraturan Hak Perlindungan Anak

Sesuai dalam Undang-Undang No. 23 thn 2002 sudah memaparkan bahwa anak yaitu satu orang yang belum berumur 18 th, termasuk juga anak yang masihlah dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak didefinisikan juga sebagai segala aktivitas buat menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya biar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan cara optimal serasi dengan harkat dan wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang tersebut serta memaparkan bahwa perlindungan pada anak-anak mempunyai serangkaian maksud, seperti untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak biar sanggup hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara optimal serasi bersama harkat dan wibawa kemanusiaan, pula mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berakhlak mulia, dan sejahtera.

1. Menurut undang-undang dasar th 1945

Menurut Undang-Undang Dasar thn 1945 pula Konvensi Hak-Hak anak menyebutkan bahwa gerakan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya mencakup :

Non diskriminasi

Keperluan yang paling baik bagi anak

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pun perkembangan

Penghargaan kepada anak

2. Menurut undang-undang No. 23 thn 2002

2. Kewajiban Anak Dalam Memenuhi Kewajiban

Terkecuali memenuhi hak-hak dalam perlindungan anak, anak pula mempunyai kewajiban yang mesti dilakukan dilingkungan keluarga ataupun dilingkungan luar, biar anak dapat merasakan kebebasan tapi tetap menjalanka kewajibannya sebagai anak kepada ke-2 orang lanjut umur, guru, atau orang yang lebih lanjut usia.

Berikut ialah beraneka macam kewajiban yang mesti beliau penuhi, seperti :

Senantiasa menghormati orangtua, wali, ataupun gurunya

Senantiasa mencintai keluarga, sohib, dan masyarak di sekitarnya.

Senantiasa mencintai tanah air, bangsa, dan negaranya.

Melakukan ibadah pas bersama agama dan kepercayaannya.

Senantiasa jalankan tradisi pula akhlak yang mulia.

Dengan adanya perlindungan kepada anak-anak, sehingga amat sangat di harapkan anak-anak yang jadi kiblat dari konstruksi pembangunan sebuah bangsa sanggup tumbuh jadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia, biar nantinya bangsa ini mampu jadi bangsa yang agung.

3. Pertanggung Jawaban Perlindungn Anak

Dulu siapa yang bertanggung jawab pun berkewajiban jalankan perlindungan kepada anak? Menurut Undang-Undang Nomer 23 thn 2002 negeri, pemerintah, orangtua, keluarga, pula penduduk disekitarnyalah yang mempunyai kewajiban pula bertanggung jawab kepada perlindungan anak. Meraka mesti menghormati pula menjamin hak asasi tiap-tiap anak tidak dengan memandang suku, agama, ras, golongan, tipe kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, ataupun keadaan fisik dan mental yang dipunyai sang anak.

Sekian Banyak upaya sudah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban tersebut seperti bersama dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini ialah Instansi Independen bentukan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Thn 2003. KPAI didirikan kepada 20 Oktober 2002 dengan landasan hukum Ketetapan Presiden No. 36 thn 1990, Ketetapan Presiden No. 77 th 2003, juga Ketetapan Presiden Nomer 95 Th 2004. 

Adapun maksud penting dari pembentukan Instansi ini ialah buat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan pada anak-anak. Susunan Organisasi KPAI terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Dengan Cara garis agung Instansi tersebut sudah menyebut bahwa, satu orang anak mempunyai hak-hak seperti :

Hak buat mendapati kehidupan yang pantas seperti mendapati kasih sayang dari orang sepuh, mempunyai identitas diri yang terang, dan lain sebagainya.

Hak untuk bisa tumbuh dan berkembang seperti memperoleh pendidikan yang pantas, mengonsumsi makanan yang bergizi, memperoleh saat untuk beristirahat, main-main, bergaul dengan sohib sebaya, mempelajari, dan lain sebagainya.

Hak buat mendapati perlindungan dari kekerasan, pelecehan seksual, juga perbuatan kriminil yang lain.

Hak untuk ikut berpartisipasi seperti mengatakan opini, pilih type pendidikan yang cocok dengan kesukaan dan bakat, dan lain sebagainya.

Anak merupakan subyek pembangunan satu buah bangsa yang keberadaannya mesti diperhatikan dan dilindungi, baik itu oleh negeri, penduduk, sampai di lingkup paling kecil adalah keluarga. Bersama adanya perhatian dan perlindungan tersebut, sehingga dapat bakal menjamin kehidupan anak jadi tambah baik dan mereka dapat merasa lebih aman untuk mendapat Hak Perlindungan Anak di Indonesia. Mudah-mudahan dapat bergunakita semua.