Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak

Artikel UU Perlindungan Anak

Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak. Anak yaitu amanat yang diberikan Allah pada ke-2 orang lanjut umur buat dijaga, dididik & dilindungi. Perlindungan kepada anak tak cuma diberikan sesudah dia lahir tetapi bayi yang tetap di dalam kandunganpun serta wajib dilindungi. Oleh lantaran itu, ortu sbg orang terdekat dari anak sehingga wajib melindungi bayi hingga beliau dewasa kelak.

Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut UU No. 23 Th 2002 Berkaitan Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23/2002 berbunyi : “Anak yaitu seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas th), termasuk juga anak yang tetap dalam kandungan”.

Dalam pengertian & batasan berkenaan anak sama seperti dirumuskan dalam pasal I butir I UU No.23/2002 ini tercakup 2 (dua) isu mutlak yang jadi unsur definisi anak, ialah :

Perdana, satu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) thn. Bersama begitu, tiap-tiap orang yang sudah melintasi batas umur 18 th, termasuk juga orang yang dengan cara mental tak cakap, dikualifikasi juga sebagai bukan anak, ialah orang dewasa. Dalam perihal ini, tak dipersoalkan apakah statusnya telah kawin atau tak.

UU Hak Perlindungan Anak

Ke-2, anak yang masihlah dalam kandungan. Menjadi, UU No.23/2002 ini bukan cuma melindungi anak yang telah lahir tapi diperluas, adalah termasuk juga anak dalam kandungan.

Pengertian & batasan umur anak dalam UU No. 23/2002, bukan dimaksudkan untuk memastikan siapa yang sudah dewasa, & siapa yang masihlah anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, sehingga tiap-tiap orang (every human being) yang berumur di bawah 18 th – selaku subyek hukum dari UU No. 23/2002 – berwenang atas perlindungan dari Negeri yang diwujudkan bersama jaminan hukum dalam UU No. 23/2002.

Menurut Nur Hasyim yang dimaksud bersama anak yakni seorang yang belum berumur 18 thn termasuk juga yang tetap dalam kandungan ibunya, juga sebagai amanah & karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai harkat, wibawa pula hak-hak yang merupakan manusia yang mesti dihormati. Anak yaitu tunas, potensi juga generasi penerus harapan bangsa. Anak yang yakni potensi & sumber daya manusia untuk pembangunan nasional, membutuhkan pembinaan & perlindungan.

Anak ialah investasi top buat menambahkan kelestarian peradaban sbg penerus bangsa, sehingga haruslah diperhatikan pendidikan & hak-haknya. ortu mempunyai pekerjaan yang teramat utama dalam menjaga & memperhatikan hak-hak anak.

Bila hak anak tercukupi, sehingga anak dapat tumbuh dengan sempurna, sehat jasmani & rohani maka mampu jadi generasi penerus bangsa.

http : //free-makalah.blogspot.co.id/

B. Perlindungan Anak Menurut UU No. 23 Thn 2002.

Perlindungan anak yaitu segala gerakan yang menjamin & melindungi anak & hak-haknya supaya sanggup hidup, tumbuh, berkembang, & berprestasi dengan cara optimal cocok bersama harkat kemanusiaan, pun meraih perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.

Satu Buah Undang-Undang tentu memiliki prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan acuan, demikian pun bersama UU No. 23 Th 2002 Berkenaan PerlindunganAnak. Prinsip perlindungan anak sesuai UU No.23/2002 tercatat dalam pasal 2 UU No. 23/2002 yang berbunyi : Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila & berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pun prinsip-prinsip basic Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. nondiskriminasi;

b. keperluan yang paling baik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, & perkembangan; &

d. penghargaan kepada pernyataan anak.

Menjadi, prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UU No. 23 Thn 2002 Berkenaan Perlindungan Anak mengadopsi prinsip-prinsip basic dari KHA (Konvensi Hak-Hak Anak) & berasaskan Pancasila & UUD 1945. Setelah Itu tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 Thn 2002 Berkenaan Perlindungan Anak.

Sudah disebuntukan dalam undang-undang tersebut bahwa terdapat 4 prinsip Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak merupakan :

1. Non diskriminasi

Alinea mula-mula Pasal 2 KHA membuat kewajiban fundamental Negeri paserta (fundamental obligation of state parties) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, buat menghormati & menjamin (to respect and ensure) semua hak-hak anak dalam konvensi ini pada seluruh anak dalam seluruhnya jurisdiksi nasional bersama tidak dengan diskriminasi dalam wujud apapun.

Prinsip non diskriminasi ini diartikulasikan kepada kebanyakan konvensi & atau instrument internasional HAM, seperti Universal Declaration of Human Right, International Convenant on Civil and Political Right, dan  Convenant on Economic, serta Social and Cultural Right, Convention on Elimination of All Form Discrimination Againt Women (CEDAW).

Sekian Banyak konvensi HAM mengartikan diskriminasi juga sebagai adanya pembedaan (distinction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) juga pilihan atau pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit (colour), kelamin (seks), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau pernyataan lain (other opinion), asal-usul social disebut juga nasionalitas, kemiskinan (poverty), kelahiran atau status lain.

Hak Anak Menurut UU

Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi sanggup diliat dalam pasal I butir 3 UU No. 39/1999 menyangkut Hak Asasi Manusia, yang berbunyi juga yaitu :

“Diskriminasi yaitu tiap-tiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang serentak maupun tak segera didasarkan terhadap pembedaan manusia atas basic agama, suku, ras, etnik, grup, golongan status social, status ekonomi, type kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pernyatan, pengerjaan atau pemakaian hak asasi manusia & kebebasan basic dalam kehidupan baik individual ataupun kolektif dalam sektor politik, ekonomi, hukum, social, budaya & faktor kehidupan lainnya”.

Dalam perihal peradilan anak, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice yang dikenal dengan “Beijing Rules” serta memuat prinsip non diskriminasi pada peradilan bagi anak. Berdasarkan Peraturan No. 2 ayat I Beijing Rules disebuntukan bahwa standar peraturan minimum diterapkan kepada anak-anak pelanggar hukum (juvenile offenders) dengan cara tak memihak (impartially), tak dengan pembedaan dalam segala wujudnya, contohnya ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, & pernyataan lain, asal kebangsaan, juga kewarganegaraan, serta harta benda kekayaan(property), kelahiran, atau status yang lain.

Bahkan, dalam Perubahan Ke-2 UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2, dirumuskan dengan cara eksplisit hak anak dari diskriminasi, yang selengkapnya berbunyi sbg berikut : “Setiap anak mempunyai wewenang atas kelangsungan hidup, tumbuh, & berkembang pula mempunyai wewenang atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi”.

Bersama adanya prinsip ini, seseorang anak bakal terhindar dari perlakuan yang tak adil dari orang lain sebab dalam Undang-Undang tersebut tiap-tiap anak mempunyai wewenang sama.

2. Kebutuhan yang paling baik bagi anak

Yang dimaksud dengan prinsip keperluan yang paling baik bagi anak yaitu bahwa dalam seluruh aksi yang berkenaan anak yang dilakukan oleh pemerintah, warga, tubuh legislatif, & tubuh yudikatif, sehingga kebutuhan yang paling baik bagi anak mesti jadi pertimbangan mutlak. Menjadi, segala sesuatu yang mengenai kebutuhan bagi anak diusahakan mesti sesuatu yang baik untuk kelangsungan hidup anak.

Prinsip kebutuhan paling baik bagi anak atau (The Best Interest of The Child) diadopsi dari Pasal 3 ayat I KHA, yang meminta negeri & pemerintah, pun badan-badan publik & privat tentukan resiko pada anak-anak atas seluruhnya perbuatan mereka. Pastinya menjamin bahwa prinsip The Best Interest of The Child jadi pertimbangan penting, memberikan prioritas yang tambah baik bagi anak-anak & membangun warga yang ramah bagi anak (child friendly-society).

Guna menjamin prinsip The Best Interest of The Child ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa Negeri peserta menjamin perlindungan anak & memberikan kepedulian terhadap anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negeri membawa peran buat mengizinkan orangtua bertanggungjawab kepada anaknya, begitu pun lembaga-lembaga hukum yang lain.

Pasal 3 ayat 3 KHA menyatakan negeri harus menjamin institusi-institusi, layanan, & media yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian kepada anak atau perlindungan anak yang tepat bersama standar yang dibangun oleh Instansi yang berkompeten. Negeri harus menciptakan standar layanan sosial anak, & tentukan bahwa seluruh intitusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud bersama mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

Undang Undang Perlindungan Anak

Searah dengan Pasal 3 ayat I KHA yang diulas dimuka, dalam Beijing Rules pun dikandung prinsip The Best Interest of The Child. Menurut Beijing Rules, negeri anggota (state member) berikhtiar mendorong kesejahteraan anak beserta keluarganya (vide Peraturan I ayat I), & tentukan bahwa system peradilan anak mesti menekankan kesejahteraan anak (vide Peraturan 5 ayat I), & mekanisme peradilan yang kondusif kepada keperluan paling baik anak (the best interest of the juvenile)(vide Peraturan 14 ayat 2), pun kesejahteraan anak mesti jadi aspek penentu arah dalam memberikan pertimbangan dalam kasus anak (vide Peraturan 17 ayat I, d).

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, & perkembangan.

Yang dimaksud dengan prinsip buat hidup, kelangsungan hidup, & perkembangan merupakan hak asasi sebagai paling mendasar untuk anak yang dilindungi oleh Negeri, pemerintah, warga, keluarga & orang sepuh.

Prinsip ini yaitu implementasi dari pasal 6 KHA, yang seterusnya dengan cara eksplisit dianut juga sebagai prinsip-prinsip basic dalam UU No. 23/2002. Kemudian, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23/2002. Jikalau di bandingkan, norma hukum Pasal 4 UU No. 23/2002 mengacu & bersumber pada Pasal 28 B ayat I & ayat 2 UUD 1945.

Sementara itu, keputusan perundang-undangan yang lain seperti UU No. 39/1999 serta mengatur hak hidup ini sbg asas-asas basic dalam Pasal 4 & 9 UU No. 39/1999. Hak hidup ini, dalam wacana instrument/konvensi internasional adalah hak asasi yang paling universal, & dikenali yang merupakan hak yang mutlak(supreme right).

Sebelum disahkannya KHA, sekian banyak instrument/konvensi internasional pun telah menjamin hak hidup sbg hak basic seperti Universal Declaration of Human Right pada (pasal 2), International Covenant on Civil and Political Right- ICCPR (pasal 6).

4. Penghargaan pada pernyataan anak.

Yang dimaksud bersama prinsip penghargaan kepada opini anak ialah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi & menyebut opininya dalam pengambilan ketentuan terutama jikalau berkenaan hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Prinsip ini adalah bentuk dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Mengacu terhadap Pasal 12 ayat I KHA, dipercaya bahwa anak akan & sanggup menempa atau mengatakan opininya dalam pandangannya sendiri juga sebagai hak berekspresi dengan cara bebas (capable of forming his or her own views the rights to express those views freely). Jaminan perlindungan atas hak mengatakan opini pada seluruh perihal tersebut, harus dipertimbangkan cocok umur & kematangan anak.

Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak, silakan saksikan video ini!

UU No 23 Tahun 2002

Searah bersama itu, Negeri peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan peluang buat menyebut opininya kepada tiap-tiap proses peradilan maupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik dengan cara serta-merta maupun tak serta-merta. Menjadi, tiap-tiap anak berwenang menyampaikan opininya bila hak-haknya tak tercukupi baik dengan cara lisan ataupun tulisan.

C. Hak & Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Thn 2002

1. Hak Anak Menurut UU No. 23 Th 2002

Hak anak yaitu bidang dari hak asasi manusia yang wajib dipastikan, dilindungi & dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah, & Negeri. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Thn 2002 di antaranya yaitu :

Pasal 4

Tiap-tiap anak mempunyai wewenang untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang, & berpartisipasi dengan cara wajar tepat dengan harkat & wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.

Pasal 5

Tiap-tiap anak mempunyai hak atas sebuah nama sbg identitas diri & status kewarganegaraan.

Pasal 6

Tiap-tiap anak mempunyai hak buat bribadah menurut agamanya, berpikir, & berekspresi tepat bersama tingkat kecerdasan & usianya, dalam bimbingan ortu.

Pasal 7

(1) Tiap-tiap anak mempunyai wewenang buat mengetahui orang tuanya, dibesarkan, & diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam factor dikarenakan satu buah lantaran orang tuanya tak mampu menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam kondisi terlantar sehingga anak tersebut berwenang diasuh atau diangkat sbg anak asuh atau anak angkat oleh orang lain serasi bersama keputusan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tiap-tiap anak mempunyai wewenang meraih layanan kesehatan & jaminan sosial pas dengan kepentingan fisik, mental, spiritual, & sosial.

Pasal 9

(1) Tiap-tiap anak mempunyai hak meraih pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya & tingkat kecerdasannya tepat dengan ketertarikan & bakatnya.

(2) Tidak Hanya hak anak layaknya dimaksud kepada ayat (1), kusus bagi anak yang menyandang cacat pun mempunyai wewenang mendapatkan pendidikan gemilang, sedangkan bagi anak yang mempunyai keunggulan pula berwenang mendapati pendidikan kusus.

Pasal 10

Tiap-tiap anak berwenang menyebuntukan & & didengar opininya, menerima, mencari, & memberikan berita cocok bersama tingkat kecerdasan & usianya demi pengembangan ia cocok bersama nilai-nilai kesusilaan & kepatuhan.

Pasal 11

Tiap-tiap anak berwenang buat beristirahat & memakai ketika luang, bergaul dengan anak sebaya, main-main, berekreasi, & berkreasi cocok dengan kesukaan, bakat, & tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Tiap-tiap anak yang menyandang cacat mempunyai hak meraih rehabilitasi, pertolongan sosial, & pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Tiap-tiap anak tatkala dalam pengasuhan orang lanjut umur, wali, atau pihak lain mana juga yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mempunyai wewenang mendapat perlindungan dari perlakuan :

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi juga seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an;

e. ketidakadilan; &

f. perlakuan salah yang lain.

(2) Dalam factor orangtua, wali atau pengasuh anak jalankan segala wujud perlakuan sama seperti dimaksud kepada ayat (1), sehingga tersangka dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali seandainya ada argumen & /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kebutuhan paling baik bagi anak & ialah pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Tiap-tiap anak berwenang untuk mendapati perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam gerakan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam histori yang mengandung unsur kekerasan; serta

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Tiap-tiap anak mempunyai wewenang mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tak manusiawi.

(2) Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk mendapati kebebasan tepat bersama hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak cuma dilakukan jika pas hukum yang berlaku & cuma sanggup dilakukan sbg upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Tiap-tiap anak yang dirampas kebebasannya berwenang buat :

a. memperoleh perlakuan dengan cara manusiawi & penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

b. Meraih pertolongan hukum atau pertolongan yang lain dengan cara efektif dalam tiap-tiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. Membela diri & mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif & tak memihak dalam sidang tertutup buat umum.

(2) Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka kekerassan seksual atau yang berhadapan bersama hukum mempunyai wewenang dirahasiakan.

Pasal 18

Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka tindak pidana berwenang mendapati pertolongan hukum atau pertolongan yang lain.

2. Kewajiban Anak Menurut UU No. 23 Th 2002

Kewajiban berasal dari kata basic “wajib” yang artinya mesti jalankan; tak boleh tak dilaksanakan (ditinggalkan). Mendapat awalan ke- & akhiran -an, jadi kewajiban yang artinya sesuatu yang mesti dilaksanakan. Menjadi, kewajiban anak merupakan sesuatu yang mesti dilaksanakan oleh seseorang anak.

Di antara kewajiban yang mesti dilakukan oleh anak menurut UU No. 23 Thn 2002 ialah :

Pasal 19

Tiap-tiap anak berkewajiban buat :

a. menghormati orang lanjut usia, wali, & guru;

b. mencintai keluarga, penduduk, & menyayangi sahabat;

c. mencintai tanah air, bangsa, & Negeri;

d. menunaikan ibadah pas dengan aliran agamanya; &

e. jalankan rutinitas & akhlak yang mulia.

D. Kewajiban ortu Menurut UU No. 23 Th 2002

Ortu juga sebagai orang terdekat anak berkewajiban jalankan kewajibannya. Ortu tak boleh cuma menuntut hak pada anak saja namun pula mempunyai kewajiban yang mesti dia lakukan. Dalam UU No. 23 Thn 2002 terdapat kewajiban ortu yakni tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi :

(1) orangtua berkewajiban & bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, membina, & melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak pas bersama kebolehan, bakat, & minatnya; &

c. mencegah terjadinya perkawinan kepada umur anak-anak.

(2) Dalam faktor ortu tak ada, atau tak ketahuan keberadaannya, atau lantaran satu buah dikarenakan, tak bakal jalankan kewajiban & tanggung jawabnya, sehingga kewajiban & tanggung jawab layaknya dimaksud terhadap ayat (1) bisa berubah terhadap keluarga, yang dilaksanakan serasi bersama ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.