Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya

Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Anak yaitu “buah hati sibiran tulang”, begitu ungkapan warga melayu dalam mengekspresikan demikian pentingnya eksistensi satu orang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya diliat juga sebagai bekal bernilai sebuah bangsa & negeri di musim akan datang yang mesti dijaga & dilindungi hak-haknya. Factor ini sebab bagaimanapun serta di tangan anak-anak lah kemajuan satu buah bangsa tersebut bakal ditentukan.

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Makin mutahir sebuah negeri, mestinya makin gede perhatiannya dalam membuat keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Perlindungan yang diberikan negeri kepada anak – anak meliputi beraneka hal kehidupan, adalah perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam ataupun hal hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak bakal diartikan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada bermacam macam kebebasan & hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) pula beraneka keperluan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief,1998 : 155).

Perlindungan hukum bagi anak memiliki spektrum yang pass luas. Dalam bermacam macam dokumen & jumpa internasional tampak bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak akan meliputi beraneka elemen, yakni : (a) perlindungan kepada hak-hak asasi & kebebasan anak; (b)perlindungan anak dalam proses dalam peradilan;(c) perlindungan kesejahteraan untuk anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan & lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan & perampasan kemerdekaan;(e) perlindungan anak dari segala wujud eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan dalam obat-obatan, memperalat anak dalam laksanakan kriminil dsb); (f) perlindungan pada anak-anak jalanan;(g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak kepada aksi kekerasan. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 156)

Kesejahteraan anak yakni orientasi mutlak dari perlindungan hukum. Dengan Cara umum, kesejahteraan anak tersebut yakni sebuah tata kehidupan & penghidupan anak yang bakal menjamin pertumbuhan & perkembangannya bersama wajar, baik dengan cara rohani, jasmani ataupun sosial.(Paulus Hadisuprapto, 1996 : 7)

Berdasarkan dalam prinsip non diskriminasi, kesejahteraan ialah hak tiap-tiap anak tidak dengan selain. Maksudnya ialah bahwa tiap-tiap anak baik itu anak dalam kondisi normal ataupun anak yang sedang bermasalah masihlah memperoleh prioritas yang sama dari pemerintah & warga dalam meraih kesejahteraan tersebut.

Keadaan anak dewasa ini yang amat mengkhawatirkan semestinya jadi perhatian penting pemerintah & warga. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak buat sekarang, kayaknya tetap jauh dari angan-angan. Seperti yang sudah kita ketahui dengan bahwa banyak anak yang jadi korban kriminil & dieksploitasi dari orang dewasa, & tak sedikit serta anak-anak yang jalankan tindakan menyimpang, yakni kenakalan sampai mengarah kepada wujud perbuatan kejahatan, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan sanggup hingga terhadap laksanakan aksi pembunuhan.

Tabiat menyimpang yang dilakukan anak ini disebabkan oleh sekian banyak aspek internal ataupun eksternal dari si anak, di antaranya yaitu perkembangan fisik & jiwanya (emosinya) yang belum stabil, enteng tersinggung & peka pada kritikan, serta sebab disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana ketika anak itu berada.(Gatot Supramono, 2000 : 4).

Tabiat menyimpang anak-anak tersebut (atau yang dinamakan serta bersama deliquency) tak sanggup di lihat penting sama dengan tindakan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Walau kepada prinsipnya type perbuatannya sama, tetapi tingkat kematangan fisik & emosi anak masihlah rendah, & periode depan anak selayaknya bakal jadi pertimbangan dalam faktor memastikan perlakuan yang serasi kepada mereka.

Kepada anak yang lakukan aksi yang menyimpang, sikap yang ditunjukkan warga & pemerintah paling sering kurang arif. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat lebih sering diberikan pada mereka, bahkan dalam proses peradilan, mereka kerapkali diperlakukan tak adil. Maka yang berlangsung yakni anak-anak tersangka kriminil tersebut jadi korban struktural dari para penegak hukum.

Sekian Banyak product perundang-undangan sebenarnya sudah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. contohnya, Undang-undang Nomer 23 Th 2002 menyangkut Perlindungan Anak, Undang-undang Nomer 4 Thn 1979 berkaitan Kesejahteraan anak & Undang-undang No. 3 Th 1997 mengenai Pengadilan anak.

Mengingat anak diliat sebagai subjek husus dalam hukum, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut memuat beraneka ragam kekhususan mengenai anak, adalah kekhususan perlakuan hukum pada anak baik juga sebagai korban ataupun anak yang merupakan tersangka, baik dalam proses pengadilannya sampai terhadap penjatuhan sanksi yang dikenakan & Instansi pemasyarakatannya.

Kekhususan-kekhususan tertentu tentang trik memperlakukan anak-anak tersangka kriminal dalam bermacam undang-undang, kepada kenyataannya tak menjamin perbuatan para penegak hukum dalam memperlakukan anak tersangka kriminil dengan cara arif & bijaksana bersama memperhatikan keadaan internal anak-anak & pengaruh jangka panjang bagi periode depannya.

Dikatakan begitu, lantaran ada banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak tersangka tindak pidana. Mereka kerapkali memperlakukan mereka sama dengan tersangka yang telah dewasa, semisal mereka diletakkan di Dinas Pemasyarakatan yang sama bersama tersangka dewasa rata-rata tidak dengan perhitungkan ekses-ekses negatif yang timbul dari perbuatan tersebut.

Tempat LINGKUP

Perlindungan anak yang merupakan tersangka tindak pidana sama pentingnya bersama perlindungan anak sebagai korban. Berangkat dari pemikiran tersebut, sehingga penulis dalam makalah ini menfokuskan terhadap kajian kepada perlindungan anak dipandang dari 2 (dua) sisi pandang ialah anak juga sebagai tersangka & anak sebagai korban ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia & Beijing Rules. Bahasan perdana tentang kedudukan anak di mata hukum, setelah itu bahasan yang ke-2 yaitu tentang perlindungan yang diberikan hukum pada anak yang merupakan tersangka tindak pidana yang dikaitkan hukum pidana positif yang berlaku & Beijing Rules.

Undang Undang Perlindungan Anak

Terdapat sangat banyak definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan tentang siapakah yang dinamakan dengan ”anak” ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang tidak serupa disesuaikan bersama sisi pandangnya masing-masing. Pasal 1 dalam Children Rights Convention (CRC) dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia terhadap thn 1990, mendefinisikan bahwa anak yaitu :

“………..Tiap-tiap manusia yang berumur di bawah 18 th kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa di raih lebih awal”.(C.De Rover, 2000 : 369)

Undang-undang No. 23 Thn 2002 berkaitan perlindungan anak merumuskan dalam pasal 1 nomer 1 bahwa :

“Anak merupakan seorang yang belum berumur delapan belas thn, termasuk juga anak dalam kandungan”

Di antara undang-undang yang lain, Undang-undang perlindungan anak ini lebih rigid & limitatif dalam membatasi pengertian anak dengan memasukkan anak yang dalam kandungan yang merupakan type anak pula.

Dalam Pasal 1 nomer 2 Undang-undang Nomer 4 Th 1979, menyangkut Kesejahteraan anak disebutkan bahwa “anak yaitu satu orang yang belum sampai berumur 21 thn & belum sempat kawin”.

&, yang terakhir Undang-undang Nomer 3 Thn 1997 menyebut dalam pasal 1 No. 1 bahwa :

“Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal sudah mencapai usia delapan thn, namun belum mencapai usia 18 th danbelum sempat kawin”.

Dari sekian banyak perundang-undangan pidana Indonesia, penulis bisa menggarisbawahi tiga factor yang signifikan, yakni : (1) Batasan yang dipakai oleh masing-masing undang-undang yang sudah disebutkan di atas buat memaknai siapakah yang dinamakan anak tersebut, kebanyakan berdasarkan batasan usia; (2) KUHP yang merupakan peraturan induk dari total peraturan hukum pidana di Indonesia, sama sekali tak memberikan batasan yuridis berkaitan anak. Pasal 45 KUHP yang sejauh ini dianggap juga sebagai batasan anak yang dalam KUHP, sesungguhnya bukan yakni definisi anak, melainkan batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada satu orang yang melaksanakan tindakan sebelum berusia 16 (enam belas) thn; (3) Dari perundang-undangan pidana seperti yang sudah dinamakan diatas, terlihat adanya ketidakseragaman definisi antara undang-undang yang satu dengan yang yang lain dalam aspek memaknai siapakah yang dinamakan anak tersebut. Ketidak seragaman tersebut dilatarbelakangi bersama adanya perbedaan maksud & sasaran dari masing-masing undang-undang tersebut. Biarpun tak dipungkiri, adanya perbedaan definisi ini bakal menyusahkan para penegak hukum ketika memberlakukan hukum yang serasi kepada anak.

Signifikansi Kedudukan Husus Anak Di Mata Hukum

Sama halnya bersama orang dewasa, anak bersama segala keterbatasan biologis & psikisnya memiliki hak yang sama dalam tiap-tiap hal kehidupan, baik itu factor kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, & hukum.

Prinsip kesamaan hak antara anak & orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal & ekternal yang melekat kepada diri anak tersebut, adalah : Unsur internal terhadap diri anak, meliputi : (a) bahwa anak tersebut yaitu subjek hukum sebagaimana orang dewasa, artinya yang merupakan satu orang manusia, anak pun digolongkan sebagai human rights yang terikat bersama keputusan perundang-undangan;(b) Persamaan hak & kewajiban anak. Maksudnya merupakan seseorang anak serta berwenang & kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh keputusan perundang-undangan dalam melaksanakan aksi hukumnya. Hukum menaruh anak pada reposisi sebagai perantara hukum utk sanggup meraih hak atau melaksanakan kewajiban-kewajiban; & atau buat akan disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau dinamakan juga sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal terhadap diri anak, meliputi : (a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equaliy before the law), memberikan legalitas formal pada anak sebagai satu orang yang tak bisa untk berbuat sejarah hukum; yang ditentukan oleh ketetapan peraturan hukum sendiri. Atau keputusan hukum yang memuat spek berkaitan klasifikasi kapabilitas & kewenangan berbuat sejarah hukum dari anak yang bersangkutan;(b) Hak-hak privilege yang diberikan negeri atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 & perundang-undangan yang lain.(Maulana Hassan Waddong, 2000 : 4&5).

Meski kepada prinsipnya kedudukan anak & orang dewasa sebagai manusia merupakan sama di mata hukum, tapi hukum pula meletakkan anak terhadap posisi yang teristimewa (kusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap anak dibedakan bersama ketetapan hukum yang diberlakukan pada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan kusus bagi anak dalam proses program di pengadilan.

Menurut penulis, kedudukan teristimewa (kusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak ialah manusia dengan segala keterbatasan biologis & psikisnya belum dapat memperjuangkan segala sesuatu yang jadi hak-haknya. Terkecuali itu, pun disebabkan sebab hari depan bangsa tergantung dari periode depan dari anak-anak juga sebagai generasi penerus. Oleh sebab itu, anak sebagai subjek dari hukum negeri mesti dilindungi, dipelihara & dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Dalam factor ini, Irwanto lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan khusus anak di mata hukum tak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini :

Prinsip anak tak sanggup berjuang sendiri, Anak bersama segala keterbatasan yang melekat kepada beliau belum sanggup melindungi hak-haknya sendiri. Oleh sebab itu, orang sepuh, warga & negeri mesti berperan pula dalam melindungi hak-hak tersebut; Prinsip keperluan paling baik anak, bahwa kepentinganterbaik anak mesti diliat yang merupakan ‘paramount importance’ atau prioritas mutlak; Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach, mesti terbentuk pemahaman bahwa perlindungan pada anak mesti dimulai sejak dini & berkelanjutan; Lintas Sektora, bahwa nasib anak teramat bergantung kepada beragam elemen makro & mikro, baik segera ataupun tak serta-merta. (Muhammad Joni, 1999 : 106).

Perlindungan Anak Dengan Cara Umum

Memperoleh Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya ialah hak dari tiap-tiap anak, & diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam satu buah penduduk. Asumsi ini diperkuat dengan opini Age, yang sudah menyampaikan bersama cocok bahwa “melindungi anak kepada hakekatnya melindungi keluarga, penduduk, bangsa & negeri di periode depan”. (Arief Gosita, 1996 : 1). Dari ungkapan tersebut terlihat betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan hari esok suatu populasi, baik komune yang paling kecil yakni keluarga, ataupun populasi yang paling besar adalah negeri. Artinya, dengan mengusahakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak cuma sudah menegakkan hak-hak anak, namun pun sekaligus menanam investasi buat kehidupan mereka di periode yang dapat datang. Di sini, bakal dikatakan sudah berlangsung simbiosis mutualisme antara keduanya.

Pengertian Perlindungan Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002

Perlindungan anak ialah sebuah bisnis yang mengadakan situasi & keadaan yang mengizinkan pengerjaan hak & kewajiban anak dengan cara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak utk meraih & mempertahankan haknya utk hidup, memiliki kelangsungan hidup, bertumbuh kembang & perlindungan dalam pengerjaan hak & kewajibannya sendiri atau dengan para pelindungnya. (Arief Gosita, 1996 : 14).

Menurut pasal 1 nomer 2 , Undang-undang No. 23 Th 2002 menyangkut Perlindungan anak disebutkan bahwa :

“Perlindungan anak merupakan segala gerakan buat menjamin & melindungi anak & hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, & berpartisipasi, dengan cara optimal tepat dengan harkat & wibawa kemanusiaan juga mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi”.

Kepada biasanya, upaya perlindungan anak akan dibagi jadi perlindungan serentak & tak serentak, & perlindungan yuridis & non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan dengan cara cepat di antaranya meliputi : pengadaan sesuatu supaya anak terlindungi & diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang bisa merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan pada rintangan dari dalam beliau atau dari luar beliau, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal & informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.(Arief Gosita, 1996 : 6)

Sedangkan, upaya perlindungan tak cepat antara lain meliputi : pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan keperluan anak lewat sebuah peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang pas berkenaan manusia anak pula hak & kewajiban, penyuluhan tentang pembinaan anak & keluarga, pengadaaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik & sosial) para partisipan tidak cuma anak yang bersangkutan dalam pembuatan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi bisnis perlindungan anak.(Arief Gosita, 1996 : 7)

Ke-2 upaya perlindungan diatas sekilas terlihat sama dalam elemen wujud upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak kepada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan serentak pastinya merupakan anak dengan cara segera. Sedangkan upaya perlindungan tak serta-merta, lebih kepada para partisipan yang tentang & berkepentingan kepada perlindungan anak, adalah orangtua, Pegawai & pembina.

Demi memunculkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua trayek, yakni dari rute pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, selanjutnya seterusnya pembinaan anak dengan cara segera oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih yakni upaya yang integral, sebab macam mana kemungkinan pembuatan perlindungan pada anak bakal sukses, jika para partisipan yang terkait seperti orang lanjut usia, para Pegawai & pembina, tak apalagi dulu dibina & dibimbing juga diberikan pemahaman menyangkut kiat melindungi anak dengan baik.

Bila dilihat  dari sifat perlindungannya, perlindungan anak pula bakal dibedakan dari jadi : perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam sektor hukum perdata & dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bagian sosial, bagian kesehatan & bagian pendidikan. (Maulana Hassan Waddong, 2000 : 40)

Perlindungan yang sifatnya yuridis atau juga yang lebih dikenal bersama perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief yakni upaya perlindungan hukum kepada beraneka ragam kebebasan & hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) pun bermacam macam keperluan yang berhubungan bersama kesejahteraan anak.(Barda Nawawi Arief, 1998 : 156)

Perlindungan hukum dalam bagian keperdataan, terakomodir dalam ketetapan dalam hukum perdata yang mengatur berkenaan anak seperti,(1) Kedudukan anak sah & hukum waris; (2) pernyatan & pengesahan anak di luar kawin; (3) kewajiban orangtua kepada anak; (4)kebelumdewasaan anak & perwaliaan. (Retnowulan, 1996 : 3)

Dalam hukum pidana, perlindungan anak terkecuali diatur dalam pasal 45, 46, & 47 KUHP (sudah dicabut bersama diundangkannya Undang-undang Nomer 3 Thn 1997 mengenai Peradilan Anak). Seterusnya, terdapat serta sekian banyak pasal yang dengan cara serentak atau tak segera berkenaan bersama perlindungan anak, ialah antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 & pasal 356 KUHP.

Seterusnya, dalam Undang-undang Nomer 23 Th 2002 menyangkut Perlindungan anak yang terhadap prinsipnya mengatur berkaitan perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomer 4 thn 1979, berkenaan Kesejahteraan Anak, kepada prinsipnya diatur berkaitan upaya-upaya buat mencapai kesejahteraan anak. &, yang terakhir Undang-undang Nomer 3 Thn 1997 mengenai Peradilan Anak, yang kepada prinspnya mengatur tentang perlindungan kepada anak yang merupakan tersangka tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya, silakan saksikan video ini!

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis mampu berupa, pengadaan keadaan sosial & lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, seterusnya upaya peningkatan kesehatan & gizi anak-anak, pula peningkatan mutu pendidikan lewat beraneka ragam acara bea peserta didik & pengadaan sarana pendidikan yang lebih kumplit & mutahir.

Layaknya yang sudah dikemukakan pada awal mulanya, beragam upaya perlindungan anak tersebut tak lain diorientasikan yang merupakan upaya buat membuat kesejahteraan anak. Guna mencapai maksud tersebut, sehingga pembuatan perlindungan tersebut tak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip basic perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yakni : (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (non-discrimination); (2) Prinsip Keperluan paling baik utk anak (the best interest of the child;(3) Prinsip hak-hak anak utk hidup, berkukuh hidup & pengembangan (the right to life, survival and development);(4) Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of the child).(www.sekitarkita.com, thn 2002)

Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Pada Perlindungan Hukum Bagi Anak Tersangka Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif KUHP, Undang-undang No. 3 th 1997 & The Beijing Rules

Peradilan pidana (juvenile justice) adalah salah satu wujud perlindungan yang diberikan hukum terhadap anak yang sudah lakukan tindak pidana. Orientasi dari total proses peradilan pidana anak ini mesti ditujukan terhadap kesejahteraan anak itu sendiri, bersama dilandasi prinsip kebutuhan paling baik anak (the best interest for children).

Maksud mutlak dari system peradilan pidana ini sudah ditegaskan dalam SMR-JJ (Beijing Rules) pada rule 5.1 yaitu :

“The juvenile justice sistem shall emphasize the well – being of the juvenileand shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumtances of both the offender and the offence”.(Rule 5.1. SMR JJ pada Muladi, thn 1992 : 112).

Dari Aims of Juvenile Justice ini akan disimpulkan adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, merupakan : (a) Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile), Artinya, untuk prinsip kesejahteraan pada anak ini mesti diliat sebagi konsentrasi penting dalam system peradilan anak. Prinsip ini bakal dijadikan basic buat tak mengaplikasikan pemakaian sanksi yang semata-mata bersifat pidana, disebut juga yang bersifat menghukum. (Muladi, 1992 : 113). Sedapat bisa saja sanksi pidana, terutama pidana penjara mesti dilihat yang merupakan ‘the last resort’ dalam peradilan anak, seperti yang sudah ditegaskan dalam Resolusi PBB 45/113 berkenaan Un Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Thei Liberty. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 13); (b) Mengedepankan pada prinsip proporsionalitas (the principle of proporsionality). Prinsip yang ke-2 ini yakni alat utk mengekang pemakaian sanksi yang bersifat menghukum untuk membalas. Paul H. Hann dalam factor ini mengatakan opininya bahwa pengadilan anak janganlan semata-mata sebagai sebuah peradilan pidana bagi anak & tak serta mesti berfungsi semata-mata sebagai satu buah Instansi sosial.(Muladi, 19992 : 114)

Yang Merupakan subjek hukum yang diliat kusus oleh hukum, sehingga proses perlindungan hukum kepada anak dalam peradilan anak memerlukan perlakuan & jaminan-jaminan husus dari undang-undang. Jaminan-jaminan kusus ini pastinya tak mengesampingkan jaminan-jaminan umum yang berlaku bagi tiap-tiap orang.

Jaminan umum yang dimaksud tersebut merupakan jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain : (a) Hak buat diberitahukannya tuduhan atau (the right to be notified of the charges); (b)Hak utk konsisten diam (the right to remain silent); (c) Hak buat mendapatkan penasehat hukum (the right to councel); (d) Hak utk hadirnya orang tua/wali (the right to the presence of a parent of guardian);(e) Hak utk menghadapkan saksi & sensor silang para saksi (the right to confront and cross-examine witness); (f) Hak utk banding ke tingkat yang lebih tinggi (the right to appeal to a higher authority).(Muladi, 1992 : 117).

Seperti yang sudah dikemukakan pada awal mulanya, bahwa total perlindungan kepada anak, dalam aspek ini anak yang merupakan tersangka tindak pidana, seyogyanya dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum yang seoptimal bisa jadi menjamin hak-hak anak, dengan berdasarkan terhadap prinsip-prinsip basic perlindungan anak yang berlaku universal, ialah : (a) non-diskriminasi; (b) keperluan paling baik bagi anak;(c) hak buat hidup, kelangsungan hidup, & perkembangan; & (d) penghargaan pada opini anak.

Dalam lingkup nasional, jaminan hukum dengan cara kusus yang diberikan terhadap anak juga sebagai tersangka tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomer 3 Th 1997 menyangkut Peradilan Anak. Sedangkan, dengan cara Internasional diatur dalam The Beijing Rules.

Yang Merupakan peraturan yang dengan cara kusus mengatur perlakuan & jaminan-jaminan kusus bagi anak yang jalankan tindak pidana, terhadap kenyataannya substansi undang-undang peradilan anak tersebut belum pass memberikan jaminan perlindungan. Dalam elemen ini, terdapat sekian banyak ketetapan yang inkonsistensi dengan peraturan induknya (KUHP) & Undang-undang 23 Th 2002 berkaitan Perlindungan anak, dan mengabaikan prinsip kebutuhan paling baik bagi anak (the best interest for children).

Berikut ini merupakan sekian banyak catatan pada Undang-undang Nomer 3 Th 1997 berkaitan Peradilan Anak : (1) Menyangkut batasan minimum umur minimal pertanggungjawaban pidana (the minimum age of criminal responsibility) untuk anak yang terlampau rendah. Undang-undang Peradilan Anak menetapkan batasan umur minimal anak utk bakal dihadapkan ke pengadilan merupakan 8 (delapan) tahun(Pasal 4 Undang-undang No. 3 Thn 1997). Walaupun sanksi yang ditetapkan bagi anak umur 8 – 12 thn cuma berupa aksi, tetapi dengan batasan umur minimal pertanggunjawaban pidana yang terlampau rendah ini mengijinkan timbulnya ekses-ekses negatif yang dirasakan anak, adalah pengalaman sewaktu proses diajukan ke persidangan bakal memunculkan stigma & trauma yang bakal dirasakan anak. Aspek ini terang ialah efek yang tak bisa dihindari anak yang diajukan ke persidangan, mengingat anak tetap tetap tumbuh berkembang dalam warga, sedangkan stigma “jahat” dari penduduk bakal konsisten dirasakan anak tatkala tumbuh kembangnya itu. Tentunya di sinilah menurut penulis letak pengabaian prinsip paling baik bagi anak; (2) Adanya inkonsistensi bersama peraturan induknya, merupakan KUHP. Dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Th 1997, sehingga ketetapan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tak berlaku (Pasal 67 UU No. 3 Thn 1997). Ketetapan ini terang bakal memunculkan implikasi yuridis tersendiri, mengingat keputusan yang terkait dengan anak juga sebagai tersangka tindak pidana dalam KUHP tidak cuma terletak terhadap Pasal 45, 46, 47 KUHP saja, melainkan terkait juga dengan pasal-pasal lain dalam buku II & III KUHP. Dengan tak adanya penegasan dalam Undang-undang Pengadilan anak tersebut sehingga akan dikatakan bahwa ketetapan tidak cuma pasal 45, 46, 47 KUHP dengan cara yuridis masihlah terus berlaku buat anak.(Disarikan dalam Barda Nawawi Arief, 2005).

Di sini kelihatan adanya inkonsistensi & ketidaksistematisan Undang-undang No. 3 Thn 1997. Yang Merupakan salah satu sub dari total aturan/sistem pemidanaan umum, Undang-undang No. 3 Thn 1997 mesti masih berpedoman terhadap aturan-aturan atau prinsip-prinsip umum yang sudah diatur pada peraturan induknya (KUHP) sepanjang tak diatur tersendiri dalam undang-undang yang bersangkutan. Mengingat sekian banyak ketetapan dalam buku I (khususnya Bab II & Bab III) KUHP semisal keputusan menyangkut pidana, percobaan, konkursus, recidive, & keputusan yang lain tak diatur dalam Undang-undang Nomer 3 Th 1997, sehingga aturan dalam KUHP masih berlaku bagi anak dikarenakan ialah sektor system yang tak terpisahkan. Faktor ini sungguh merugikan anak, dikarenakan buat sekian banyak ketetapan seperti yang disebutkan diatas, pada anak masih dikenakan keputusan yang berlaku juga buat orang dewasa kepada kebanyakan.

Berkenaan pidana penjara, Type Pidana ini tetap yakni tipe pidana pokok yang dikenakan pun pada anak. Yang dipermasalahkan di sini bukan lah type maupun bobot pidana penjara itu sendiri, melainkan tak adanya aturan yang jadi tips bagi hakim buat laksanakan sanksi pidana bagi anak.

Dalam undang-undang pengadilan anak tersebut pun tak diatur menyangkut kewenangan hakim utk tak melanjutkan atau menghentikan proses sensor (seperti yang sudah diatur dalam The Beijing Rules, Rule 17.4)

Seperti yang diatur dalam The Beijing Rules, adapun prinsip-prinsip yang semestinya diatur sebagai petunjuk bagi hakim dalam membawa ketentuan dalam perkara anak, merupakan yang merupakan berikut :

Rule 17.1 : (a) reaksi yang diambil (termasuk juga sanksi pidana) senantiasa mesti diseimbangkan dengan keadaan-keadaan & bobot keseriusan tindak pidana; (b) pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak cuma dikenakan sesudah pertimbangan yang hati-hati & dibatasi seminimal mungkin saja;(c) perampasan kemerdekaan pribadi janganlah dikenakan kecuali anak melaksanakan tindakan serius (termasuk juga aksi kekerasan pada orang lain) atau tetap menerus laksanakan tindak pidana serius, & kecuali tak ada wujud respons/sanksi lain yang lebih pas;(d) kesejahteraan anak mesti jadi perihal arahan dalam memperhitungkan kasus anak. Rule 17. 4 : Adanya prinsip “diversi”, ialah hakim diberikan kewenangan buat menghentikan atau tak meneruskan proses sensor, atau dengan kata lain hakim bakal tak menjatuhkan sanksi apapun pada anak. Rule 19.1 : penempatan seseorang anak dalam Instansi Pemasyarakatan (penjara. pen) mesti senantiasa ditetapkan juga sebagai upaya terakhir (the last resort) & buat jangka diwaktu minimal yang difungsikan. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 164-165).

Undang-undang Nomer 3 th 1997 berkaitan Peradilan Anak tak mengatur prinsip-prinsip yang dipercaya oleh The Beijing Rules diatas (terkhusus prinsip diversi), maka yang bakal berlangsung yaitu hakim bakal sewenang-wenang dalam mengaplikasikan pidana penjara kepada anak, tidak dengan memperdulikan keperluan paling baik anak. Sekian Banyak keputusan yang condong tak memperdulikan bahkan merugikan anak, yaitu keputusan tentang :

Keputusan menyangkut Pidana bersyarat.

Berdasarkan prinsip “lex specialis derogat lege generalis” (aturan kusus dapat menyimpangi aturan umum). Ketetapan pidana bersyarat dalam pasal 29 Undang-undang Nomer 3 th 1997 (juga sebagai lex specialis) dapat menyimpangi (berlaku) ketetapan pidana bersyarat dalam Pasal 14 a sampai 14 f KUHP (yang merupakan lex generalis).

Padahal seandainya dicermati lebih lanjut, keputusan pidana bersyarat dalam KUHP lebih melindungi kebutuhan anak yang merupakan tersangka daripada Pasal 29 Undang-undang Peradilan Anak terkait dengan pidana bersyarat. Sekian Banyak permasalahan (kelemahan) yang terletak pada formulasi Pasal 29 tersebut yakni juga sebagai berikut : juga sebagai wujud non-custodial measures & strafmodus, pidana bersyarat yang diberlakukan bagi anak cuma buat pidana penjara saja (tak diperkenankan utk pidana yang lain, semisal kurungan, denda & pidana penambahan yang lain). Perihal ini tidak serupa dengan ketetapan dalam Pasal 14 a KUHP yang mensyaratkan pidana bersyarat buat pidana penjara maksimal 1 (satu) thn atau pidana kurungan (Pasal 14 a ayat (1)), & denda (Pasal 14 a ayat (2)). Dari 2 (dua) keputusan tersebut bakal disimpulkan bahwa peluang utk mendapatkan pidana bersyarat bagi orang dewasa lebih gede daripada peluang bagi anak. Ini terang amat sangat diskriminatif, padahal prinsip yang semestinya melandasi tiap-tiap keputusan utk anak ialah “Prinsip Keperluan Paling Baik Anak”. Memang tak realistis kiranya jikalau peluang buat meraih pidana bersyarat bagi anak yang semestinya lebih gede, menjadi lebih mungil di bandingkan orang dewasa. Bersama tak diaturnya ketetapan pidana bersyarat buat pidana kurungan, denda & pidana penambahan, sehingga automatic keputusan menyangkut hal tersebut kembali lagi mesti mengacu kepada keputusan pidana bersyarat dalam KUHP (kecuali pidana bersyarat dalam elemen pidana penjara), padahal dalam perihal ini KUHP tak mengenal pembayaran tukar rugi juga sebagai pidana penambahan. Maka terus saja tak ada pidana bersyarat utk pidana penambahan “ Pembayaran Pindai Rugi”.

Keputusan berkenaan Pelepasan bersyarat

Permasalahan yang timbul dari keputusan Pelepasan bersyarat dalam Pasal 62 Undang-undang Nomer 3 th 1997 yaitu sebagai berikut : (a) ketetapan mana yang bakal diberlakukan pada anak, apakah Pasal 15 KUHP ataukah Pasal 62 Undang-undang No. 3 Th 1997, aspek ini lantaran Pasal 15 KUHP tak dicabut oleh Undang-undang No. 3 Th 1997;(b) Pasal 62 ini tak ditempatkan dalam Bab III UU Nol. 3/1997 (menyangkut “Pidana & Tindakan”), tapi ditempatkan di dalam Bab VI berkenaan “Lembaga Pemasyarakatan Anak”. Penempatan pasal terhadap bab yang tak selayaknya ini, tidak cuma menyebabkan penafsiran yang berlainan menyangkut peruntukkan pasal tersebut, pun menyebabkan keberadaan pasal tersebut jarang didapati oleh para aparat penegak hukum, maka amat sering dianggap tak sempat ada ketetapan menyangkut pelepasan bersyarat dalam undang-undang yang dimaksud; (c) Keputusan dalam waktu percobaan pelepasan bersyarat tercantum pada Pasal 62 Undang-undang No. 3 Th 1997 amat sangat pendek kalau di bandingkan bersama jangka ketika yang ditetapkan KUHP. Musim percobaan pelepasan bersyarat dalam KUHP (Pasal 15) ialah sisa dikala pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu thn. Sedangkan, periode percobaan pelepasan bersyarat bagi adank dalam Pasal 62 Undang-undang No. 3 Th 1997 ialah sama bersama sisa pidana yang mesti dijalankannya (tidak dengan tambahan apapun). Keputusan ini pastinya serta tak masuk akal, berdasarkan prinsip keperluan paling baik anak, mestinya peluang yang diberikan anak utk menjalani pelepasan bersyarat/pembebasan bersyarat lebih lama, di bandingkan peluang yang diberikan terhadap orang dewasa, bukan malah lebih dipersingkat maka kesempatan anak buat kembali menjalani pidana penjara lebih agung.

Keputusan berkenaan pidana Pengawasan

Pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomer 3 Thn 1997 terhadap prinsipnya sama dengan gagasan pidana bersyarat. Pidana Pengawasan ini yaitu kategori sanksi baru yang dikenalkan Undang-undang Nomer 3 Th 1997 utk perkara-perkara pidana anak. Permasalahan yang muncul merupakan mengingat KUHP tak mengenal pidana pengawasan, sehingga Undang-undang No. 3 Thn 1997 selayaknya mengatur serta berkenaan aturan pelaksanaannya (strafmodus). Kenyataannya, dalam Undang-undang Nomer 3 Th 1997 sama sekali tak mengaturkan aturan pengerjaan dari pidana pengawasan ini, maka ekses yang muncul yakni kesusahan dalam mengaplikasikan pidana pengawasan ini utk perkara anak sebab tak ada aturan pelaksananya.

Dari sekian banyak catatan yang dikemukakan di atas, bakal disimpulkan bahwa Undang-undang No. 3 Thn 1997 berkaitan Peradilan Anak belum pass memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak yang jalankan tindak pidana. Dengan Cara ekstrem akan dikatakan bahwa dalam sekian banyak aspek(pidana bersyarat & pelepasan bersyarat) dalam KUHP lebih memberikan jaminan perlindungan bagi anak.

Dengan adanya sekian banyak kelemahan dalam Undang-undang Nomer 3 Thn 1997 mengenai Peradilan Anak, wajar kiranya apabila aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak paling sering keliru dalam menafsirkan & mengaplikasikan undang-undang, maka kepada tataran praktek yang muncul merupakan ketidakadilan bagi si anak.

Untuk  menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, degradasi mental & penurunan semangat (discouragement) pun menghindari proses stigmatisasi yang bisa menghambat proses perkembangan, kematangan & kemandirian anak dalam arti yang wajar, sehingga dalam menangani masalah hukum dari anak-anak yang sudah melaksanakan tingkah laku yang menyimpang, para penegak hukum butuh mendalami bahwa : (a) anak yang laksanakan tindak pidana (juvenile offender) jangan diliat yang merupakan satu orang penjahat, tapi mesti dipandang sebagai orang yang memerlukan pertolongan, pengertian & kasih sayang.(Muladi, thn 1992 : 115), teruntuk pendekatan yuridis kepada anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif & pendekatan kejiwaan. (b) Kesejahteraan anak dalam elemen ini mesti dijadikan guiding aspek dalam penegakan hukum kepada anak tersangka tindak pidana.

Ringkasan

Adapun rangkuman yang sanggup penulis kemukakan berdasarkan spek pembahasan Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya merupakan sebagai berikut : (1) Anak di lihat mempunyai kedudukan kusus di mata hukum. Perihal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan manusia bersama segala keterbatasan biologis & psikisnya belum bisa memperjuangkan segala sesuatu yang jadi hak-haknya. Tidak Hanya itu, pun disebabkan dikarenakan hari esok bangsa tergantung dari periode depan dari anak-anak juga sebagai generasi penerus. Oleh lantaran itu, anak yang merupakan subjek dari hukum negeri mesti dilindungi, dipelihara & dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri; (2) Kepada dasarnya, Pengadilan anak yang selalu mengedepankan kesejahteraan anak yang merupakan guiding aspek & disertai prinsip proporsionalitas ialah wujud perlindungan hukum bagi anak sebagi tersangka tindak pidana. Dalam perihal ini, dengan cara yuridis-formil Undang-undang Pengadilan anak tak lumayan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan tersangka kriminil. Terdapat sekian banyak peraturan dalam undang-undang tersebut yang inkonsistensi dengan KUHP & The Beijing Rules, maka yang berjalan yaitu dengan cara tak segera berlangsung pengabaian prinsip kebutuhan paling baik anak seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Th 2002 mengenai Perlindungan Anak. (https : //rusmilawati.wordpress.com)